Senin, 30 April 2012

pendidikan kewarganegaraaan. ham.

2.2.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah
1. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (6000 SM)
2. Hukum Hammuarabi di Babylona yang memberi jaminan keadilan bagi warga negara (2000 SM)
3. Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan Aristotelles (384-322 SM) sebagai filosof Yunani peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.
4. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (600 M).
2.2.2 perkembangan HAM di Inggris
Inggris  merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Perjuangan tersebut tampak dari beberapa dokumen sebagai berikut.
1.    Tahun 1215, muncul piagam “Magna Charta”. Piagam ini muncul akibat reaksi dari rakyat terhadap pemerintahan Raja John yang bertindak sewenang-wenang.
2.    Tahun 1628, muncul piagam “Petition Of Right” yang berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah.
a)    Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
b)    Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya
c)    Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam kedaan damai
3.    Tahun 1679, muncul “Habeas Corpus Act” yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang.
4.    Tahun 1689, muncul “Bill Of Rights” yang merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II.
2.2.3 Perkembangan HAM di Amerika Serikat
Perjuangan penegakkan HAM di Amerika di dasari pemikiran John Locke, yaitu tentang hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM yang terlihat dalam “Declaration Of Independence Of The United States”.


2.2.4 Perkembangan HAM di Perancis
Perjuangan HAM di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis pada tahun 1789, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme et Du Citoyen (pernyataan mengenai HAM dan warga negara).
2.2.5 Atlantic Charterr Tahun 1941
Atlantic Charter, muncul pada saat terjadinya perang dunia II yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt, yang menyebutkan The Four Freedom ( empat macam kebebasan). Empat macam kebebasan itu meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berbicara serta berpendapat, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemelaratan.
2.2.6 pengakuan HAM oleh PBB
Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan sedunia tentang HAM. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada HAM. Deklarasi universal ini menjadi pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai.

2.3  HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, antara lain :
1.    Periode 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949 berlaku UUD 1945.
2.    Periode 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.
3.    Periode 17 agustus 1950 sampai tahun 1959 berlaku UUDS 1950.
4.    Periode 5 juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945.
Dalam UUD 1945 butir-buti hak asasi manusia hanya tercantum beberapa saja. Sementara konstitusi RIS 1945 dan UUDS 1950 hampir bulat-bulat mencantumkan isi deklarasi HAM dari PBB.
Pada awal orde baru, salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 serta berusaha untuk melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh panitia MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968.
Pada awal reformasi itu diselenggarakan pula sidang istimewa MPR (1998) yang salah satu ketetapannya berisi piagam HAM.

2.4 Lembaga Penegak HAM di Indonesia
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM.
Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.
Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.
2.5.1 KOMNAS HAM    
Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.5.2 Pengadilan HAM
Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan.
2.5.3 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:
1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisispasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
2. Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
3. Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain;
4. Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

2.5 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya penegakkan HAM-nya. Beberapa tokoh Indonesia pernah menjadi sorotan Internasional berkaitan pelanggaran HAM di Timor-timor beberapa waktu yang lalu. Kasus yang juga mencuat hingga mata dunia terbelalak yaitu pembunuhan aktivis sejati HAM di Indonesia, yaitu Munir. Hingga kini, pembunuhan Munir masih dalam proses hukum, walaupun sangat sulit diungkapkan, karena melibatkan oknum anggota Badan Intelejen di Indonesia.
Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Hal ini sesuai dengan isi Piagam PBB yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku.
Sesuai dengan amanat konstitusi, Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu:
1. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1);
2. Pancasila sila keempat;
3. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30);
4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM.
Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 Tahun 2005), meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten.

2.6    Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok.
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1.    Pembunuhan masal (genisida)
2.    Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3.    Penyiksaan
4.    Penghilangan orang secara paksa
5.    Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
1.    Pemukulan
2.    Penganiayaan
3.    Pencemaran nama baik
4.    Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5.    Menghilangkan nyawa orang lain
Setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
    Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekeras`n dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak  pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
    Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
     Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
    Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).
g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)
Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.
h. Kasus Ambon (1999)
Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.
i. Kasus Poso (1998 – 2000)
    Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
    Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.
k. Kasus TKI di Malaysia (2002)
    Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.
l. Kasus bom Bali (2002) DAN beberapa tempat lainnya
   Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri.
m. Kasus-kasus lainnya
    Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:
1.    Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2.    Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3.    Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4.    Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.
Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain :
1.    Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya).
2.    Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).
3.    Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
4.    Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
5.    Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :
1.    Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
2.    Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
3.    Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada.

2.7 Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum
Rule of law aturan hukum juga disebut supremasi hukum, berarti bahwa  hukum diatas  semua orang dan itu berlaku bagi semua orang. Apakah gubernur atau diatur, apakah penguasa atau dikuasai, tidak ada yang diatas hukum, tidak ada yang dibebaskan dari hukum, dan tidak ada yang dapat memberikan dispensasi untuk penerapan hukum.
Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan - aturan yang ditetapkan oleh negara dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah bahwa konsep “rule of law” mengatakan apa–apa tentang “justness” dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Sebagai konsekuensi dari ini, bangsa yang sangat tidak demokratis atau satu tanpa menghargai  hak asasi manusia bisa eksis dengan “rule of law” sebuah situasi yang mungkin terjadi didalam beberapa diktator modern. “Aturan hukum” atau Rechssstaat mungkin kondisi yang diperlukan untuk demokrasi, tetapi bukan syara cukup.
Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtsstaat atau Rule Of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di eropa abad ke – 19 dan ke–20. Oleh karena itu , Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum , jaminan hak asasi manusia dan legalitas hokum. Di Negara hukum , peraturan perundang–undangan yang berpuncak pada undang – undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan.
Rule Of Law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke XIX, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum (konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran Rule Of Law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute (kekuasaan di tangan penguasa) yang relah berkembang sebelumnya.
Berdasarkan pengertian, friedman (1959) membedakan Rule Of Law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki atau materil (ideological sense ). Secara formal , Rule Of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir (organized public power) . hal ini dapat diartikan bahwa setiap Negara mempunyai aparat penegak hukum yang menyangkut ukuran yang baik dan buruk (just anf unjust law). Rule Of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “ rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia dan juga “ keadilan social “ . inti dari Rule Of Law adalah adanya keadilan bagi masyarakat , terutama keadilan sosial.
Secara sederhana, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga–lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan ( supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

2.8 Latar Belakang Rule Of law
Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dna negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika diletakkan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah.
Di indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap ”rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.9 Prinsip-Prinsip Rule Of Law di Indonesia
Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap ”rasa keadilan” bagi rakyat indonesia dan juga ”keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu:
1.    Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3).
2.    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1).
3.    Segenap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ituu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
4.    Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
5.    Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2).
2.10 Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia
Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil), yaitu dalam arti ”pelaksanaan dari just law”. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan ”the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.
Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan ”the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law.
Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan badan peradilan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar